Proyek Jalan Rp3,4 M di Pesisir Barat Minim Transparansi Surat Klarifikasi Tak Dijawab, Publik Pertanyakan Kinerja PUPR

PESISIR BARAT | Kharismanusantara.com | 31 Maret 2026 – Polemik proyek peningkatan ruas Jalan Gedung Cahya – Sukabanjar di Kabupaten Pesisir Barat kembali menguat. Hingga kini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) belum memberikan jawaban resmi atas surat klarifikasi yang telah dilayangkan secara berjenjang oleh pihak media.

Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi sebelumnya yang telah dilakukan melalui email, sambungan telepon, hingga pesan WhatsApp. Bahkan, surat fisik telah disampaikan secara langsung sesuai arahan pihak dinas.
Dalam keterangan redaksi disebutkan :

“Sesuai petunjuk yang disampaikan, kami telah menyerahkan surat fisik sebagai tindak lanjut dari komunikasi elektronik dan WhatsApp.”

Respons Ada, Tapi Substansi Diabaikan
Pihak PUPR melalui Kabid Bina Marga sempat memberikan respons singkat :

“Siap cak, makasih cak.”
Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada satu pun jawaban resmi yang menyentuh substansi pertanyaan yang diajukan.
Padahal, klarifikasi yang diminta menyangkut hal-hal krusial, antara lain :

• Spesifikasi teknis pekerjaan
• Hasil uji laboratorium material
• Masa pemeliharaan proyek
• Status pembayaran pekerjaan
  Minimnya respons ini memunculkan tanda tanya besar terkait komitmen transparansi dari instansi terkait.

Alasan Pemeriksaan BPK, Tapi Hasil Belum Dibuka
Sebelumnya, pihak dinas menyatakan bahwa proyek tersebut sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemeriksaan meliputi :

• Uji teknis melalui metode core drill
• Analisis laboratorium material
• Evaluasi administrasi proyek
  Namun hingga saat ini, hasil pemeriksaan tersebut belum dipublikasikan kepada masyarakat.

Kondisi ini menimbulkan kesan adanya ketertutupan informasi dalam proyek yang menggunakan anggaran negara.

Diduga Abaikan UU Keterbukaan Informasi
Situasi ini menjadi sorotan publik karena diduga tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan badan publik memberikan akses informasi kepada masyarakat.

Proyek infrastruktur yang dibiayai oleh uang negara pada prinsipnya merupakan informasi terbuka, sehingga publik berhak mengetahui seluruh aspek pelaksanaannya.

Indikasi Masalah Teknis Mulai Terlihat
Di lapangan, kerusakan dini pada lapisan aspal mulai menjadi perhatian. Secara teknis, kondisi tersebut dapat mengindikasikan :

• Kualitas material yang tidak sesuai spesifikasi
• Proses pekerjaan yang tidak optimal
• Atau lemahnya pengawasan teknis
  Namun tanpa data resmi, semua temuan tersebut masih membutuhkan klarifikasi dari pihak berwenang.

Publik Menunggu Jawaban, Bukan Janji
Sejumlah poin penting hingga kini masih belum mendapatkan kejelasan:

• Hasil uji laboratorium
• Kesesuaian spesifikasi pekerjaan
• Penanganan dalam masa pemeliharaan
• Status pembayaran proyek
• Ketiadaan jawaban resmi dinilai dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Kharisma Nusantara Siap Tempuh Jalur Hukum,
Kharisma Nusantara.com menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Apabila dalam waktu yang wajar tidak terdapat tanggapan resmi, redaksi membuka kemungkinan untuk:

• Mengajukan sengketa informasi publik
• Melaporkan dugaan pelanggaran keterbukaan informasi
• Menempuh langkah hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
  Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas, tanpa mengesampingkan asas keberimbangan.

Hak Jawab Tetap Dibuka
Redaksi Kharisma Nusantara.com tetap memberikan ruang kepada :

• Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat
• Pihak pelaksana proyek
• Instansi terkait lainnya
  untuk memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik.

( Laporan : RDN / Majisin )